HOME

PROFILE

PERIZINAN

MEKANISME

PENANAMAN MODAL

DOWNLOAD

KONTAK KAMI


PROFIL PETUGAS PELAYANAN



Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Mataram



Tugas Pokok dan Fungsi


 

1. Bidang Penanaman Modal

a. Sub Bidang Perencanaan Dan Promosi

  • Merumuskan prosedur, persyaratan, waktu dan biaya izin penanaman modal berdasarkan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013 dan Perka BKPM RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal.
  • Menganalisis potensi dan merumuskan bidang usaha penanaman modal yang terbuka dengan syarat dan bidang usaha prioritas tinggi di Kota Mataram (Perpres Nomor 76 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan).
  • Melakukan pemetaan SDM, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar, serta merumuskan bentuk keringanan dan pemberian insentif ( diluar fiscal dan non fiscal ).
  • Analisis dan penetapan segmentasi promosi, pembuatan konsep promosi, dan penyerapan materi media promosi misalnya booklet/brosur/tabloid dengan menggunakan bahasa indonesia dan bahasa inggris.
  • Menginfentaris pameran/event daerah dan nasional, menetapkan pameran/event yang akan diikuti serta memantau dan mengefaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi yang diikuti oleh DPMPTSP.
  • Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penerapan sistem pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). b. Sub Bidang Kerjasama Dan Pengawasan.
  • Menyusun mekanisme pengendalian serta menyusun mekanisme pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal berdasarkan Peraturan Kepala BKPM RI nomor 3 tahun 2012 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
  • Menyusun mekanisme fasilitasi masalah/hambatan yang dihadapi serta menginventaris peraturan nasional dan merangkumnya sebagai bahan sosialisasi untuk penanaman modal.
  • Menyusun mekanisme pengusulan pemberian insentive dan pemberian kemudahan yang diajukan oleh penanam modal kepada tim yang dibentuk oleh walikota.
  • Pengawasan terhadap indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan penanaman modal serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian keringanan dan kemudahan terhadap penanaman modal.
  • Mengevaluasi data realisasi penanaman modal pada LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), melaksanakan pemeriksaan kelokasi proyek penanaman modal dan menindak indikasi penyimpangan pelaksanaan penanaman modal.

2. Bidang Perizinan

a. Sub Bidang Perizinan Usaha Dan Non Usaha

  • Mengevaluasi dan menyusun prosedur perizinan, persyaratan, dokumen, administrasi perizinan pada DPMPTSP Kota Mataram.
  • Merumuskan pedoman peninjauan lapangan untuk petugas lapangan dan dokumen hasil peninjauan lapangan.
  • Menginventarisi format naskah SK izin dan rumus penghitungan retribusi izin dari SKPD terkait dan mengevaluasinya sesuai dengan kebutuhan DPMPTSP
  • Menyusun jadwal penagihan jadwal retribusi izin terlambat, dan menyusun kriteria pengklasifikasian jenis izin dengan survey dan izin non survey, serta mengkoordinir peninjauan lapangan terhadap permohonan izin masuk.
  • Melakukan kaitan teknis hasil peninjauan lapangan, memonitoring dan pengevaluasian kegiatan perizinan.
  • Menyiapkan materi sosialisasi dan pendistribusian media publikasi perizinan (baliho,spanduk,brosur), serta melaksanakan pelatihan terkait dibidang perizinan bekerjasama dengan SKPD terkait.

3. Bidang Informasi, Pengaduan Dan Pelaporan

a. Sub Bidang Informasi Dan Pengaduan

  • Mengevaluasi dan menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan DPMPTSP.
  • Memproses pengaduan pengguna layanan dan mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait.
  • Pengevaluasian, penyepurnaan, dan pengelolaan sistem informasi manajemen perizinan terpadu, serta website DPMPTSP.
  • Pengelolaan SPIPISE ( Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik ).
  • Pembuatan materi sosialisasi dan publikasi BPMP2T ( baliho, spanduk, brosur, teve display, dsb).
  • Merangkum informasi mengenai prosedur, waktu, biaya, dan persyaratan perizinan dibidang terkait sebagai bahan untuk loket informasi.
  • Memantau pelayanan pada loket informasi dan loket pengaduan.

b. Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan

  • Mengevaluasi form IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) sesuai dengan kebutuhan DPMPTSP, serta memantau proses pelaksanaan survei IKM.
  • Menyusun rencana perbaikan pelayanan berdasarkan hasil survei IKM dan mempublikasikan IKM secara berkala melalui website/manual.
  • Membuat format laporan gabungan antar bidang ( Perizinan dan Penanaman Modal ).
  • Mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan ( sikap pelayanan, keterampilan, penampilan, waktu, sarana, prasarana, serta aspek tekait lainnya ).
  • Merangkum seluruh laporan kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkala, serta memastikan kesesuaian data seluruh laporan antar bidang.
  • Mengelola dan menyampaikan laporan terkait kepada atasan/ pihak yang membutuhkan.

 


Gambaran Umum Kota Mataram


Letak Geografis dan Administratif
Kota Mataram secara administratif memiliki luas wilayah 61,30 km2  dengan kepadatan penduduk PerKM2 yaitu 6.638 jiwa, yang terbagi menjadi 6 kecamatan :
1.    Cakranegara,        3. Mataram,            5. Sekarbela,
2.    Sandubaya,            4. Selaparang,        6. Ampenan.
50 Kelurahan serta 321 Lingkungan, berpenduduk 402.843 jiwa.

Riwayat Kelembagaan DPMPTSP Kota Mataram :
I.    UPT (SK Walikota Mataram No 49 Tahun 1998)
II.    KPT (SK Walikota Mataram No 18 Tahun 2000)
III.    KPPT (Perda Kota Mataram No 5 Tahun 2008)
IV.    BPMP2T (Perda Kota Mataram No 8 Tahun 2013)