HOME

PROFILE

PERIZINAN

MEKANISME

PENANAMAN MODAL

DOWNLOAD

KONTAK KAMI

Presiden Hapus Lima Perizinan

Lombok Post, Mataram, Jumat, 18 Maret 2016

Presiden Hapus Lima Perizinan.

Pengusaha Untung, Pemerintah Buntung

 

Kabar gembira bagi para pelaku usaha. Presiden Jokowi menghapus lima jenis izin usaha. Yakni Izin Gangguan (HO), Izin Tempat Usaha, Izin Prinsip bagi IKM, Izin Lokasi dan analisis dampak lingkungan (Amdal). Namun, kebijakan ini tentu memiliki untung rugi bagi daerah. Lalu bagaimana implementasinya?

***

PEMKOT Mataram belum mengetahui secara pasti bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan di daerah. Sebab mereka belum mendapat penjelasan resmi dari pemerintah pusat.Yang jelas, penghapusan lima jenis izin usaha ini akan sangat menguntungkan para pelaku usaha di daerah.

Meski demikian, aspek sosial dan lingkungan menjadi momok yang menghantui.Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram Cokorda Sudira Muliarsa menyambut baik kebijakan tersebut.

Namun ia menggarisbawahi  penghapusan yang di maksud di sini dalam arti penyederhanaan izin usaha. Jika ini dilakukan maka bisa memacu pergerakan ekonomi dengan cepat.

Kebijakan ini tidak bisa serta merta dapat dilaksanakan selama aturan dari pusat belum keluar. Sebab satu izin akan berkaitan dengan banyak peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Sehingga dibutuhkan waktu bagi daerah untuk dapat melaksanakannya.

Misalnya jika izin gangguan (HO) dihilangkan, apakah mau dihapus sama sekali? Lalu bagaimana hubungan perusahaan di tengah masyarakat? Demikian juga dengan izin Amdal. Sehingga perlu dipelajari dulu landasan hukumnya.

Pemkot Mataram sendiri saat ini sedang menyusun Raperda tentang Perizinan Terpadu. ”Sampai sekarang belum ada sosialisasi. Kami harapkan segera diikuti dengan (perubahan) aturan, sehingga di bawahnya menyesuaikan,” harapnya.

Ditambahkan, sejak diluncurkannya pelayanan program sehari pasti jadi (SEHATI), dalam beberapa minggu jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 469 izin. Sebagian besaar izin kartu pengawasan sementara trayek. Dari sana terlihat pergerakan barang di Mataram menjadi lebih lancar.

Khusus untuk izin usaha laundry, Cokorda ingin mengetahui langsung apa kendala para pemilik laundry sehingga tidak mengurus izin. Dari sekian banyak usaha laundry, hanya 15 laundry yang mengurus izin di Mataram.

”Saya harapkan mereka datang dan konsultasi agar kita bisa bantu. Sebab laundry ini dampaknya sangat besar bagi lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Wirausaha Daerah (Garuda) NTB Yeyen Seprian Rachmat mengatakan, pada prinsipnya izin-izin seperti HO maupun Amdal itu bagus. Namun memang selama ini membuat panjang jalur birokrasi. Misalnya dalam berwirausaha, maka harus juga diperhatikan masalah dampak lingkungan dan sosial.

Menurutnya, kebijakan presiden hanya ingin menyederhanakan alur birokrasi izin usaha agar pembuatan izin lebih cepat dan biaya-biaya perizinan itu bisa dipangkas. Sehingga memberikan peluang bagi pengusaha untuk lebih cepat membangun usaha.

Baik dan tidaknya kebijakan ini sangat tergantung pada tataran implementasinya di daerah. Jika sebatas itu untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat perizinan akan sangat bagus. Tapi akan menjadi kurang bagus jika mengesampingkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas usaha.

Sebagai warga, ia juga tidak ingin aktivitas usaha itu mengganggu masyarakat di sekitarnya. ”Tapi kita belum tahu apa saja yang menjadi variabel pertimbangkan dalam izin usaha itu,” kata pemilik Sultan Kopi ini.

Ia menilai, proses pembuatan izin usaha di Kota Mataram cukup cepat. Hanya saja sosialisasi masih perlu diperkuat lagi. Karena di tengah-tengah masyarakat masih simpang siur terkait informasi yang diterima. Mengenai tarif dan lama waktu pembuatan. Sosialisasi itu dapat dilakukan melalui asosiasi dan kelompok usaha lain.

”Kadang terjadi mis komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, karena kurang informasi,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi mengatakan, penghapusan lima perizinan ini merupakan paket kebijakan presiden. Sehingga pemerintah daerah harus menunggu legal formal terlebih dahulu. Sebab tidak bisa serta merta dijalankan tanpa ada aturan yang jelas.

Kebijakan tersebut dikeluarkan tentu sudah dipertimbangkan dari segala aspek. Semangatnya adalah untuk memberikan dampak positif bagi sektor perekonomian. Pihaknya dalam hal ini memberikan apresiasi.

”Tinggal (daerah) menyiapkan langkah-langkah berikutnya,” ujar politisi Golkar ini.

Meski demikian, dalam implementasinya nanti harus juga dipertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan. Seperti izin Amdal yang bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan, tidak boleh Amdal dicabut tapi akan merusak lingkungan.

”Untuk itu kami menunggu jalan keluar agar (usaha) tidak membuat kerusakan terhadap lingkungan,” harapnya.

Dampak lainnya, berpotensi mengurangi pendapatan daerah dari izin yang dihapus bila ada. Maka hal ini harus diimbangi dengan kebijakan lain agar keseimbangan pendapatan daerah tidak terganggu.Misalnya dengan menambah dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK).

Demikian juga dengan izin gangguan, tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan lingkungan sosial. Kalau HO dihapus, maka dampak sosialnya juga akan besar.  Jika kebijakan tersebut dilakukan tanpa solusi lain terhadap persoalan yang akan timbul, tentu dampaknya tidak akan baik.

”Ini (kebijakan) akan menutup lubang tapi di sisi lain ada lubang lain yang tergali. Menutup masalah tapi timbul masalah lain, tidak tuntas artinya,” kata Didi.

”Semangat dan komitmen saya setuju dan harus didukung, tapi dampak atas kebijakan ini juga perlu dipertimbangkan,” tambahnya. (ili/r6)

Sumber: http://www.lombokpost.net/2016/03/18/pengusaha-untung-pemerintah-buntung/

Share Link :