HOME

PROFILE

PERIZINAN

MEKANISME

PENANAMAN MODAL

DOWNLOAD

KONTAK KAMI

Wakil Wali Kota Mataram Minta Badan Publik Harus Transparan

Mataram – Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diminta lebih transparan dalam memberikan informasi kepada publik.
Keterbukaan Infomasi Publik merupakan sesuatu hal yang sangat penting di era keterbukaan informasi saat ini. Demikian dikatakan Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana dalam acara pembukaan sosialisasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi Dokumetasi (PPID) Kota Mataram, Selasa (9/10) di ruang kenari lingkup Kantor Wali Kota Mataram.
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti semua pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Mataram, dengan mendatangkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi NTB, PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Australian Indonesian Project Development (AIPD).
Wakil Wali Kota mengatakan, adanya Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan bagi publik untuk tahu tentang hak-hak mereka, Dengan adanya Undnag-Undang ini masyarakat juga berhak tahu tentang berbagai kebijakan pemerintah. Walaupun pada sisi lain ada aturan yang melindungi mengenai informasi yang dikecualikan.
Oleh karena itu, Wakil Walikota mendorong semua SKPD untuk berkomitmen memberikan layanan informasi publik sebaik-baiknya . “Saya minta seluruh badan publik/SKPD untuk betul betul bisa memahami hal ini,” tegas H. Mohan.
Wakil Walikota meminta agar pada Bimbingan Teknis PPID yang akan digelar esok hari setiap SKPD betul-betul mengirimkan personelnya yang memiliki etos kerja baik, berkualitas serta mampu mengelola informasi juga menguasai “public speaking” sehingga kelak dapat memberikan layanan informasi pubik. PPID pada setiap badan publik harus ada karena keberadaannya sangat penting sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
Bahkan, katanya, Undang-Undang No 14/2008 telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik karena melalui undang-undang ini ditetapkan bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Apalagi untuk PPID di SKPD profit center yang mengelola pendapatan asli daerah (PAD) harus memberikan keterbukaan informasi sesuai dengan standar operasional prosedur. SKPD profit center seperti di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) harus membuat papan pengumuman terhadap bagaimana alur pelayanan perizinan. Termasuk biaya, dan efisiensi waktu proses perizinan dan lainnya.
“Begitu juga dengan SKPD lainnya dapat menyampaikan informasi yang baik, agar masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi yang dibutuhkan,” ujarnya.
Sementara Ketua PPID Kota Mataram L Alwan Basri mengatakan, kegiatan sosialisasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Bimbingan Teknis PPID dilaksanakan selama dua hari melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram.
Hal itu dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam memandang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari paradigma baru pelayanan publik, mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui pemahaman keterbukaan informasi.
Selain itu, memberikan bekal pemahaman dan wawasan bagi PPID Kota Mataram serta PPID SKPD lingkup Kota Mataram agar nantinya bisa memberikan layanan informasi yang cepat dan tepat bagi pemohon informasi.
Dia mengatakan, setelah sosialisasi, akan dilanjutkan dengan pemberian pembekalan awal bimbingan teknis bagi PPID SKPD sehingga bisa memahami peran dan fungsi PPID serta gambaran bagaimana agar pelaksanaan layanan informasi publik bisa telaksana dengan baik di Kota Mataram. PPID Kota Mataram baru terbentuk tahun 2014.

sumber : (nir/nyem foto humas)

Share Link :